Kayong Utara post authorKiwi 27 April 2026

Pemkab Kayong Utara Audensi dengan DPRD Kalbar Percepat Pembangunan Infrastruktur Melalui Jalur Legislatif

Photo of Pemkab Kayong Utara Audensi dengan DPRD Kalbar Percepat Pembangunan Infrastruktur Melalui Jalur Legislatif Didampingi Sekretaris Daerah Erwin Sudrajat serta Ketua dan beberapa Anggota DPRD Kayong Utara, Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari memaparkan kondisi dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur melalui jalur legislatif

SUKADANA, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara membangun komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui jalur legislatif, khususnya dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Ketapang-Kayong Utara.

Komunikasi dan koordinasi Pemkab Kayong Utara dilakukan dengan menggelar audiensi dengan DPRD Provinsi Kalbar. Kedatangan Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari didampingi Sekretaris Daerah Erwin Sudrajat serta Ketua dan beberapa Anggota DPRD Kayong Utara disambut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir H Prabasa Anantatur MH dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Rapat Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (24/4).

Kegiatan audiensi ini merupakan upaya Pemkab Kayong Utara dalam mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan, serta menjadi momentum strategis dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara melalui jalur legislatif, khususnya dengan Anggota DPRD Dapil 8 Ketapang Kayong Utara yang diharapkan mampu memperjuangkan pembangunan daerahnya, dan dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar yang membidangi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, termasuk pengawasan jalan nasional.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Amru menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta dukungan legislatif sangat dibutuhkan.

"Dalam kondisi fiskal yang masih dalam tahap efisiensi, kami di daerah perlu aktif mencari solusi alternatif. Salah satunya melalui dukungan pemerintah provinsi yang disalurkan melalui wakil rakyat kita yang berada di DPRD Provinsi Kalbar," ujarnya.

Wakil Bupati Amru memaparkan kepada DPRD Provinsi Kalbar bahwa 64 persen wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan kawasan yang terdiri dari hutan lindung, cagar alam, hutan konservasi dan hak guna usaha (HGU) perkebunan. Kondisi kawasan tersebut rentan menimbulkan konflik dengan masyarakat, sehingga DPRD Provinsi Kalbar diharapkan dapat membantu Pemkab Kayong Utara untuk mecari solusi terbaik, sehingga ke depan tidak ada lagi permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Kemudian, Wakil Bupati Amru mengungkapkan agenda yang akan dilaksanakan Pemkab Kayong Utara pada tahun 2026, diantaranya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kalbar. Untuk itu, diharapkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dalam hal ini DPRD Provinsi Kalbar.

"Untuk agenda tahun ini, kami akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, kami berharap dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam menyukseskan perhelatan yang telah menjadi agenda skala provinsi di Kayong Utara," tuturnya.

Melalui audiensi ini, Pemkab Kayong Utara menyampaikan harapan untuk memperoleh dukungan sarana prasarana dan solusi konkret terkait pengembangan infrastruktur, dan beberapa hambatan yang selama ini terkendala anggaran maupun kewenangan teknis lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Prabasa Anantatur MH menyambut baik gagasan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemkab Kayong Utara. Ia menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama aktivitas masyarakat dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Infrastruktur merupakan bagian penting untuk menunjang kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya akan terus mengawal usulan-usulan ini untuk dapat diajukan ke pemerintah pusat," ujarnya Prabasa.

Kemudian, Prabasa juga mengakui bahwa efisiensi anggaran berdampak pada banyak sektor, namun aspirasi dan kebutuhan daerah tetap harus diperjuangkan melalui mekanisme kebijakan yang tepat.

"Kita akan tetap mengupayakan kebutuhan masyarakat melalui aspirasi kepada pemegang kebijakan di pusat. Intinya, baik legislatif pusat, daerah, maupun pemerintah daerah, semuanya bekerja untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.(r/ble)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda